VERIFIKASI DATA GURU PERSIAPAN KURIKULUM 2013 (SUMBER LPMP DIY)

Sesuai dengan Informasi dari Website  LPMP DIY  maka kami meneruskan informasi tersebut  Kepada Bapak / Ibu Kepala Sekolah dan Guru Se Kecamatan Depok bahwa Dalam rangka pelaksanaan diklat implementasi kurikulum 2013, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) selaku penanggungjawab kegiatan tersebut, memerlukan data guru kelas 1 sd 6, guru mata pelajaran yang mengajar di kelas 7 sd 12.
Sehubungan dengan hal tersebut, mohon saudara melakukan verifikasi data guru tersebut. paling lambat tanggal 3 Februari 2013. adapun link verivikasi sebagai berikut :

1. Form verifikasi data guru persiapan kurikulum 2013
2. Link data guru SD (untuk verifikasi)
3. Link data guru SMP (untuk verifikasi)

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dapat di perhatikan ... sebelum dan sesudahnya kami haturkan banyak terima kasih.

Bang Imam: Pengertian Sama, Nasib dan Perlakuannya Berbeda

Bekasi [SAPULIDI News] - Dua hari menjelang pelaksanaan tes CPNS dari umum bukan berarti akan menyelesaikan persoalan penyediaan formasi dan redistribusi pegawai.

Sebab, dengan adanya aturan Moratorium CPNS yang akan berakhir pada 31 Desember 2012, kenyataannya Sabtu, 08 September 2012 Pemerintah Pusat dan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota tetap melaksanakan penerimaan CPNS dari umum.

"Katanya moratorium tapi Pemerintah melanggar dengan melaksanakan tes CPNS Umum. Padahal diluar sana ratusan ribu tenaga honorer profesional dan berpengalaman justru dijegal dengan aturan yang sangat ketat. Pemerintah tidak konsisten dengan aturan yang dibuatnya sendiri, kok malah dilanggar sendiri," kata Tengku Imam Kobul Moh. Yahya S, ST. Direktur Bidang Sosial dan Pendidikan LSM Sapulidi di Bekasi, Kamis, 06 September 2012.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS dan Permen PAN & RB Nomor 197 Tahun 2012 kedua aturan tersebut memberikan kesempatan terhadap formasi umum untuk mengisi lowong di sejumlah instansi dan kab/kota.

"Saya melihat Pemerintah kurang serius menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Dua aturan terakhir justru membedakan perlakukan terhadap honorer. Sebab pada Kategori I (K1) hanya lolos lewat verifikasi dan validasi data, sedang K2 harus menempuh ujian tertulis baik Kompetensi Dasar maupun Kompetensi Bidang. Sehingga peluang K2 cukup sulit untuk diterima jadi CPNS," ungkap Bang Imam panggilan akrabnya.